1 Kursi Wakil Rakyat Serawai Ambalau Hilang Fordem Kalbar Bawa Bola Panas ke DPRD

oleh -

Polemik terkait berkurangnya alokasi kursi DPRD untuk Daerah Pemilihan Serawai Ambalau berbuntut Panjang, Ketua Umum Fordem Kalbar, Erasmus Endi Dacosta menegaskan, Beberapa waktu yang lalu kita dari Fordem-Kalbar bersama-sama PMSA (Persatuan Masyarakat Serawai-Ambalau) sudah menyampaikan keberatan ini di KPU Sintang.

“Kita menolak dengan tegas dugaan opsi berkurangnya alokasi Kursi itu mengacu pada Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 226/PL.01.3-Pu/6105/2/2022 Tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 23 November 2022, jelas sekali Fordem-Kalbar menolak rancangan tersebut,” tegas Mantan Komda PMKRI Kalimantan Barat ini.

Ketika ditanya terkait langkah selanjutnya Endi menegaskan “ Persoalan ini akan segera kita bawa ke DPRD Sintang agar bisa di tindaklanjuti, “kita juga minta dengan tegas agar Pihak terkait seperti Dinas atau Badan yang ada keterkaitan dengan KPU selaku penyelenggara agar bisa hadir di DPRD” tegas Endi

Ia menambahkan Masalah ini harus segera di selesaikan agar masyarakat di Serawai dan Ambalau bisa tenang.

Ketika ditanya detail terkait duduk persoalannya, pria kelahiran Serawai ini meminta KPU Sintang mesti mencermati secara detail Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Mengacu pada PKPU Nomor 6 Pasal 5 huruf a Tahun 2022 maka jelas penetapan rancangan alokasi kursi ini mengacu pada data agregat kependudukan per kecamatan, tetapi di satu sisi KPU juga wajib memperhatikan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2.

“Jelas di atur di pasal tersebut bahwa KPU melakukan pencermatan dengan cara memeriksa dan menyinkronkan kesesuaian data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5). Dan Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian data, KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial untuk melakukan pengecekan dan penyesuaian data,” tegas Endi dengan nada tinggi

Lebih lanjut dikatakanya “ Jika Mengacu pada PKPU Nomor 6 Pasal 7 ayat 1 dan 2 maka jelas ada ketidaksesuaian antara data tahun 2019 dan data terbaru yg menjadi acuan KPU Sintang, “Ketidaksesuaian ini terbukti dengan berkurangnya alokasi kursi padahal realita dan fakta lapangan jelas tidak ada bencana alam atau wabah penyakit yang menyebabkan ribuan penduduk Serawai-Ambalau berkurang, bahkan bertambahnya jumlah penduduk di Serawai dan Ambalau adalah hal yang lebih masuk akal” ini yang menjadi pertanyaan besar kita,” Kata Endi.

Dan di sisi lain KPU Sintang justru mengeluarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 226/PL.01.3-Pu/6105/2/2022 Tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 23 November 2022 yang mana dugaan opsi untuk alokasi kursi DPRD Serawai Ambalau berkurang menjadi 3 kursi.

Lebih lanjut Endi menegaskan Ada Dugaan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 226/PL.01.3-Pu/6105/2/2022 Tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 23 November 2022 kurang memperhatikan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2. Yang mana jelas di atur di pasal tersebut bahwa KPU melakukan pencermatan dengan cara memeriksa dan menyinkronkan kesesuaian data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5). Dan dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian data, KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial untuk melakukan pengecekan dan penyesuaian data.

“Kita akan coba untuk segera berkonsultasi dengan KPU Propinsi dan atau pihak lainnya menyangkut persoalan ini, karena ada indikasi dan dugaan bahwa KPU Sintang kurang memperhatikan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 pasal 7 ayat 1 dan 2 dalam mengeluarkan Pengumuman KPU Nomor 226/PL.01.3-Pu/6105/2/2022 Tertanggal 23 November 2022,” Kata Endi sambil menutup pembicaraan. (Andi Dkk)

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *