Arbudin Berharap Pemkab Sintang Buat Perda Pengendalian Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional

188 views

Sintang, Zonamedianews.com–Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disprindagkop UKM) Kabupaten Sintang, Arbudin berharap Pemerintah Kabupaten Sintang bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman tradisional beralkohol di Kabupaten Sintang.

Dikatakan Arbudin, dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 tahun 2009 sudah tertuang aturan tentang pengendalian pengawasan peredaran minuman beralkohol tradisional dimana pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Wali Kota dan juga wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi Bupati yang menerbitkan Peraturan tentang minuman beralkohol tradisional, ini juga sesuai dengan peraturan Mentri Perindustrian Repulik Indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang pengawasan pengendalian industri minuman beralkohol. Pada pasal 20 usaha pengendalian minuman beralkohol tradisional dikecualikan dari ketentuan perizinan, perizinannya oleh Bupati, atau Walikota melalui Perda,” ujar dia.

Lanjut Arbudin pembuatan minuman beralkohol tradisional melalui kententuan teknis mengenai bahan baku, perlalatan serta proses pembuatan.

“Dalam Permen tadi juga sudah diatur jenis minuman beralkohol tradisional mulai dari bahan, baku peroses pembuatan dan peralatannya, tinggal bagaimana pemerintah daerah masing-masing menyusun peraturan daerahnya berdasarkan kententuan ini,” tambah Arbudin.

“Sebagai Contoh daerah penghasil dan peroduk minuman beralkohol tradisional yang sudah ada, di Bali Arak Api, di Mando dan Minahasa Cap Tikus dan Sagur, di Maluku namanya Sopi, di Sumatra Tuak, di Yogjakarta Lapen Banyumas dan Sukuharjo Ciu, Jawa Timur legen, ini contoh yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang pengawasan pengendalian industri minuman beralkohol,” jelas Arbudin.

Menurutnya ini adalah sebuah peluang bagi daerah untuk membuat peraturan daerah untuk mengatur serta memberikan semacam legalitas industri atau industri rumah tangga yang membuat minuman permentasi tradisional. “Sehingga ini legal dan tidak melanggar hukum dengan ditata sedemikian rupa melalui peraturan daerah sehingga menjadi acuan bagi masyarakat, menjadi acuan bagi pelaku distributornya, dan perdagangannya serta menjadi acuan bagi pemrintah daerah untuk memungut retribusi dari perdagangan dan pembuatan minuman permentasi lokal ini,” kata Arbudin.

Hal ini juga menurutnya bisa menjadi salah satu sumber pemasukan daerah, diantaranya sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Andi)

Penulis: 
author

Posting Terkait

Tinggalkan pesan