Diduga Ada yang Tak Beres Di Yayasan Pendidikan Bruder Pontianak

oleh -6 views

Pontianak, Zonamedianews.com—-Yayasan Pendidikan Bruder Jalan.A.R.Hakim No.92 Kota Pontianak di duga ada yang tak beres dalam pengelolaan manajemen.

Pasalnya Yayasan Pendidikan Bruder Jalan.A.R.Hakim No.92 Kota Pontianak diduga Tidak Penuhi Hak karyawan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Seperti yang di alami salah satu tenaga pengajar(Guru)Damianus Budi Saryana yang sejak Tanggal 16 Juli 1986 mengabdikan diri di Yayasan Pendidikan SD Bruder Dahlia B Jalan.A.R.Hakim No.92 Kota Pontianak hingga pada 01 April 2014 Kenaikan pangkat dan jabatan sebagai Penata Muda TK.I/Guru Pada SD Bruder Dalia Pontianak Golongan /ruang III/C dengan Penghasilan Gaji yang dia terima sebesar Rp.2.518.000.-sehinga dia Memasuki masa purna Bhakti(Pensiun)yang di nyatakan KWI dia tidak menerima haknya sesuai aturan yang di Keluarkan oleh Pemerintah Seperti Kartu BPJS.dan SK dari Yayasan tersebut.

Terkait BPJS Ketenagakerjaan, menurut keterangan Damianus, Yayasan Pendidikan Bruder selalu mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mengacu pada aturan Pemerintah. Kalau mengacu ke ketentuan pemerintah ada Empat program BPJS yang harus dikuti setiap karyawan/pekerja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), dan lembaga harus mengikutsertakan semua karyawannya kedalam program tersebut. Sedangkan YYS Pendidikan Bruder hanya memasukan karyawannya dua program saja.

Damianus berharap pihak yayasan Pendidikan Bruder ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan mediasi, “Kalau YYS mengajak mediasi saya pun siap,” ujarnya.

“Sedangkan dari KWI sesuai SK Pensiun yang saya terima, saya sudah dinyatakan Pinsiun, kan itu ada aturannya dari KWI ada dua Opsi,”Opsi yang pertama di bayar per Bulanan dan Opsi yang kedua dibayarkan sekaligus. Jadi kata Damianus saya mimilih Opsi yang kedua dikarnakan di masa pademi Covid-19 ini,” terangnya.

Menurut data yang di himpun sejumlah wartawan bahwa kasus yang dialaminya Damianus Budi Saryana sudah di laporkan Ke Istansi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)Provinsi Kalimantan Barat dan UPT kepengawasan ketenaga kerjaan wilayah satu Provinsi Kalimantan Barat.Termasuk kepenegak Hukum agar dapat di tindak lanjuti.

Sementara Muhammad Furqan,pengawas ketenagakerjaan ahli muda di UPT pengawasan ketenagakerjaan wilayah satu.

Saat di Konfirmasi Terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, menjelaskan Sesuai UU 392 Jamsostek minimal memperkerjakan 10 orang atau membayar upah 1 juta rupiah sekarang kan dengan upah aja kan sudah 2 juta lebih berarti dengan satu orang pun sudah wajib itu untuk BPJS termasuk lah si pemberi kerja harus juga terdaftar

Terrmasuk Yayasan juga yang diakui di UU tenaga kerjaan itu walaupun dia sifatnya sosial tetapi sama ketentuan nya sama dari mulai UMK nya kemudian jam kerja nya lembur nya cuti nya,ya otomatis. Pesangon uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak

Sementara Tinarma SH.Butar butar selaku Kepala Seksi termasuk juga mediator yang menangani Kasus dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)Provinsi Kalimantan Barat Saat di temui sejumlah wartawan pada hari Selasa Tanggal (10.8.2021) di kantonya untuk di mintai konfirmasi terkait laporan Damianus Budi Saryana di mengatakan bahwa terkait laporan tersebut memang di akuinya dirinya yang menangani namun dia tidak berani memberikan stekmen dia mengarahkan ke kepala Dinas cuman kebetulan beliau hari ini sedang rapat.

Lebih lanjut ia menjelaskan Kalau mau berbicara harus melalui kepala Dinas jadi kalau kepala Dinas Mengijinkan Kami berbicara baru kami berbicara kan kita harus punya jenjang, “kalau kepala Dinas bisa memanggil kami baru bisa berbicara kan harus kita punya atasan dulu ni nanti kita berbicara lansung kan gag etiskan pak,” katanya.

Terpisah Ketua Yayasan Pendidikan SD Bruder Dahlia B Jalan.A.R.Hakim No.92 Kota Pontianak Br.Bernardinus Sukasta,MTB beberapa kali saat ingin di temui sejumlah awak media di Sekolahnya untuk di Konfirmasi terkait Tuntutan BPK.Damianus Budi Saryana yang saat sudah di laporkan
yang pertama pada hari jum.at Tanggal 6.8 2021.

Selanjutnya pada hari Senin Tgl.9.8 2021 dan yang Ter Ahir pada hari Selasa Tanggal.10.8.2021.belum juga bisa di temui
Menurut keterangan Scurity(SATPAM) Yayasan Pendidikan SD Bruder Dahlia B Jalan.A.R.Hakim No.92 Kota Pontianak dia mengatakan bahwa Ketua Yayasan sedang berada di luar kota dan lebih lanjut di mengatakan untuk sementara kami tidak menerima tamu di karnakan masih masa Pademi Covid-19, katanya.

Sampai berita ini di terbitkan yang bersangkutan Br.Bernardinus Sukasta,MTB belum bisa di temui. (Kun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.