DPRD Sintang Gelar Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan APBD 2020

105 views

Sintang, Zonamedianews.com. DPRD Kabupaten Sintang menggelar rapat Paripurna Ke 1 masa persidangan 3 dalam rangka penyampaian nota keuangan dan serta rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2030, Jumat (25/09/2020) di ruang sidang utama gedung DPRD Sintang.

Rapat paripurna tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sintang, Florensius Rony dan didampingi Wakil Ketua Jeffray Edward dan Heri Jambri serta diikuti seluruh anggota DPRD Sintang, dan dihadiri oleh Bupati Sintang Jarot Winarno.

Ketua DPRD Sintang Florensius Rony dalam Pidato pengantarnya mengatakan Paripurna i i sejalan dengan Permendagri no 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelola keuangan daetah, Pasal 155 ayat 2.

Yang menyebutkan dalam hal diatur bahwa Kepala Daerah mempormulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD kedalam rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) perubahan APBD dan perioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD.

Menurut Rony sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

“Sementara dalam ayat 2 bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah disertai dengan nota keuangan perubahan APBD. Dalam ayat 4 bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umum anggaran (KUA) perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan DPRD kabupaten,” kat Rony. 

Sementara itu Bupati Sintang Jarot Winarno dalam pidato menyampaikan nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 mengatakan dampak pandemi wabah corona virus disease 201 9 (Covid-19) sangat berpengaruh terhadap perubahan kondisi fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Sintang telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020, perubahan tersebut mengakibatkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga tetap dapat Mengoptimalkan sasaran pembangunan daerah.

Dengan sisa waktu yang ada, dikatakan Jarot diperlukan strategi yang tepat agar terjadi sinkronisasi antara arah kebijakan yang ditetapkan dengan prioritas pembangunan.

“Untuk itu kita dituntut untuk membuat perencanaan yang lebih matang, realistis, implementatif dan berkualitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sumber daya yang tersedia, sumber dana yang terbatas, guna mendukung terwujudnya kebijakan perubahan umum APBD (KUA) Tahun anggaran 2020 yang telah kita bahas bersama-sama beberapa waktu yang lalu, dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020,” kata Jarot.

Ia juga meminta agar Badan Anggaran secara bersama-sama dengan TAPD untuk membahas Raperda tentang perubahan APBD Tahun 2020ini, sehingga dapat dicapai persetujuan bersama. (AM)

Parlemen

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan