Kadis DPMPD Sintang Minta Desa Alokasikan ADD Untuk Tanggulangi Karhutla

217 views

Sintang, Zonamedianews.com–Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Herkolanus Roni, mengikuti pelaksanaan Coffee Morning Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Sintang pada Jumat, 23 Juli 2021 di Langkau Kita Rumah Dinas Wakil Bupati Sintang. Herkulanus Roni, menyampaikan tata cara membuka lahan pertanian tanpa bakar dan membakar sampai saat ini masih menjadi masalah kita.

“Kita bercita-cita masyarakat menggunakan pertanian modern, namun faktanya susah. Mereka membakar ladang juga untuk mengganti pupuk. Sampai sekarang belum ada solusi lain yang bisa membantu. regulasi ini untuk memayungi masyarakat kita, yang juga sesuai dengan aturan yang diatas seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Kabupaten Sintag juga sudah ada Perda tentang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang dan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat,” terang Herkulanus Roni.

Lanjut Roni, membakar ladang masih menjadi kearifan lokal masyarakat. Pertanian modern memerlukan pembiayaan besar dan pengetahuan masyarakat. Ia berharap semua OPD juga harus bekerja keras memainkan perannya sesuai tupoksi OPD dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa. Membakar ladang sebenarnya bukan kemauan untuk membakar ladangnya, tetapi keinginan untuk membuat pupuk alami yang tidak memerlukan biaya.

“Kalau kita melakukan sosialisasi dengan masif, maka akan mengurangi beban aparat hukum. Kearifan lokal seperti gotong royong saat akan bakar ladang, memberi tahu pemerintah desa, dan membuat sekat api penting dilakukan peladang. Soal peladang melapor kepada investor perkebunan sebelum membakar ladang, kalau bisa warga difasilitasi pemerintahan desa saja. Sebanyak 90 persen desa sudah punya satgas karhutla karena memang sudah menjadi persyaratan evaluasi ADD. ADD kalau belum menganggarkan untuk antisipasi karhutla tidak akan dievaluasi oleh kami. Itu dukungan kami untuk antisipasi terjadinya karhutla,” tambah Roni.

Ditamabahkan oleh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Edy Harmaeni, menyampaikan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam revisi peraturan Bupati Sintang ini. “Pasal 7 ayat 2 butir d yang berbunyi memberitahu pemilik lahan yang berbatasan sebelum membakar lahan. Kalau bisa ditambahkan juga memberitahu pemegang ijin usaha juga. Kami ada menerima laporan perusahaan yang melaporkan ke kami. Ada lahan di wilayah konsesi yang belum diserahkan oleh pemilik tanah, kemudian dibuat ladang, maka sebelum membakar ladang, pemilik ladang harus memberitahu pihak perusahaan,” terang Edy Harmaeni.

“Tambahan yang kedua, pasal 9, kalau bisa ditambah, ayatnya ditambah mengenai aturan bahwa agar setiap pemegang ijin usaha wajib dan bertanggungjawab mengamankan areal kebunnya dari kebakaran hutan dan lahan serta wajib membantu masyarakat di sekitarnya dalam penanggulangan karhutla,” pungkasnya. (Red)

Penulis: 
author

Posting Terkait

Tinggalkan pesan