Mudahnya Belanja APBN Menggunakan KKP Di Masa Pandemi Covid-19

86 views

 Ibrohim Husin

Penyebaran Covid-19 yang kembali meningkat di beberapa belahan dunia termasuk Indonesia sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Selain itu, mobilitas pelaku ekonomi yang belum kembali normal serta penerapan protokol kesehatan turut menahan aktivitas ekonomi. Sejalan dengan kondisi itu, guna menjaga stabilitas ekonomi negara Indonesia perlu adanya modernisasi sistem pembayaran APBN secara non-tunai antara lain menggunakan kartu kredit, karena dengan menggunakan transaksi non-tunai akan sangat membantu dan mempermudah serta lebih efisien dalam upaya meminimalisir dan menekan terinfeksi atau penyebaran covid-19 di negara Indonesia. Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) membuat masyarakat harus melakukan pyshical distancing atau jaga jarak untuk memutus rantai penyebaran virus itu. 

Oleh karena itu, perlu upaya untuk masyarakat agar tetap menjaga jarak saat beraktivitas sehari-hari. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menerapkan metode pembayaran non-tunai. Dengan metode pembayaran non-tunai, masyarakat dapat meminimalkan kontak langsung saat bertransaksi. Hal ini dapat membantu upaya penekanan penyebaran Covid-19. Pasalnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri pernah memperingatkan bahwa uang kertas dapat menyebarkan virus corona, Alhasil, penggunaan transaksi digital menjadi lebih aman dibanding menggunakan uang kertas pada saat ini. Ditambah lagi akibat dampak covid-19 negara Indonesia hampir dipastikan masuk ke jurang resesi, jadi sangatlah perlu realisasi belanja APBN yang maksimal untuk membantu negara dalam mencegah terjadinya periode penurunan ekonomi (resesi) yang lebih dalam.

Ditengah kemajuan teknologi saat ini yang makin berkembang pesat, demikian juga dengan pemanfaatan teknologi pada sektor keuangan. Pembayaran tunai juga sudah mulai dianggap ketinggalan zaman dan beralih ke pembayaran secara non-tunai. Begitu juga dengan pembayaran atas pengeluaran negara, sudah seharusnya dilakukan dengan pembayaran non-tunai, metode pembayaran digital  (non-tunai) memungkinkan orang bertransaksi tanpa harus bersentuhan dengan orang lain. Salah satu bentuk modernisasi sistem pembayaran APBN secara non-tunai antara lain dengan menggunakan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit merupakan upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan simplifikasi dan modernisasi dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran. 

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan, kewajiban pembayaran pada waktu yang telah disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

Adapun latar belakang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yakni guna penyempurnaan mekanisme pembayaran APBN serta perlunya modernisasi sistem pembayaran APBN secara non tunai antara lain menggunakan kartu kredit, dan juga melaksanakan amanat pasal 66 ayat (5) PP 50 tahun 2018 tentang perubahan atas PP 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (cashless), meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi penyimpangan (fraud) dari transaksi secara tunai, serta mengurangi Uang Persediaan (UP) yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) Pemerintah dari transaksi UP.

Kartu kredit pemerintah hanya dapat digunakan oleh pegawai yang berwenang yaitu Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai lain yang ditetapkan oleh KPA. Kartu Kredit Pemerintah dapat digunakan untuk biaya operasional kantor antara lain keperluan perkantoran, meliputi jamuan tamu, biaya sewa, biaya pemeliharaan, belanja BBM, belanja bahan, bahan makan, dan barang persediaan. Bagi pegawai yang melakukan tugas perjalanan dinas juga dapat menggunakan kartu kredit pemerintah untuk membeli tiket, membayar penginapan dan sewa kendaraan dalam kota. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, suatu satuan kerja bisa memiliki lebih dari 1 kartu kredit pemerintah. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan pengelolaan APBN, khususnya pada proses pembayaran pada Kementerian lembaga dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih transparan, akuntabel untuk mendukung tercapainya good governance dan clean government dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Dasar hukum penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pasal 66 ayat 5 PP 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan Atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 46 ayat 7 PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. 

Disamping itu, ada beberapa keuntungan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yakni mengurangi penggunaan uang kas dalam operasional kantor dikarenakan diganti dengan penggunaan kartu kredit, serta mengurangi resiko kehilangan uang kas dalam proses belanja satker pemerintah. Ditambah lagi saat ini Indonesia diambang resesi akibat pandemi Covid-19, selain dampak pada sektor kesehatan juga sangat terasa pada sektor ekonomi karena penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan belakangan ini karena pandemi. Krisis yang terjadi karena pandemi Covid-19 saat ini dipandang sangat berbeda dengan krisis keuangan Asia 1998 maupun krisis keuangan global 2008. 

Dalam masa pandemi yang penuh ketidakpastian ini, pemerintah memiliki peran sangat penting karena hampir semua sektor publik hingga swasta terkena imbas Covid-19, Krisis kali ini berbeda sekali karena kita harus melindungi manusia dan perekonomiannya sekaligus. Untuk membendung penyebaran virus, kita harus membatasi pergerakan manusia. Itu salah satu shock besar karena tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi kita harus memikirkan dua sampai tiga langkah ke depan.

Maka salah satu cara yang dirasa  sangat perlu dilakukan yakni merealisasikan belanja APBN yang maksimal agar bisa membantu negara Indonesia dalam mencegah terjadinya resesi, untuk itu belanja APBN bisa menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) selain bisa menekan penyebaran virus covid-19 melalui transaksi tunai juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi negara, karena satu hal yang berbeda pada krisis kali ini adalah adanya pembatasan sosial, dan beruntung kita punya teknologi sehingga banyak transaksi dilakukan secara online. Dengan demikian salah satu upaya pemerintah supaya menekan terjadinya resesi yakni mengupayakan seluruh kementerian lembaga pemerintah untuk memaksimalkan belanja APBN pada triwulan III tahun ini dengan menggunakan KKP untuk meredam dampak krisis dan membantu pemerintah untuk keluar dari resesi.

Penulis     : Ibrohim Husin

Jabatan  : Kepala Subbagian Umum KPPN Sintang, Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ragam

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan