Pjs. Bupati Sintang Sampaikan Raperda Tentang Pengelola Keuangan Daerah

145 views

 

Sintang, Zonamedianews.com. Pjs. Bupati Sintang Florentinus Anum menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pengelola keuangan daerah, kepada DPRD Sintang dalam Rapat Paripurna ke 10 masa persidangan 3 di ruang sidang utama DPRD Sintang, Senin (16/11/2020).

Florentinus Anum mengatakan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Ia juga menyebutkan, ada 3 pilar tata kelola keuangan dengan baik, pertama transparansi, kedua akuntabilitas dan terakhir partisipatif.

Lanjut Anum, substansi yang termuat dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penataran, penatausahaan serta pertanggung jawaban keuangan daerah.

Maka dengan demikian, unntuk perencanaan dan penganggaran ini menentukan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di mulai dari pembuatan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara, kemudian di lanjutkan pembuatan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Pemerintah Daerah oleh masing-masing satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Rencana kerja dan anggaran satuan kerja Pemerintah Daerah ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rencana Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

“Rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang telah di susun oleh kepala daerah yang kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama, kemudian dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ujar Anum.

Ditambahkan, Anum untuk mempertanggung jawabkan keuangan pemerintah daerah, keuangan harus diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. (*)

Daerah

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan