Tenangkan Warga Sikapi Penyegelan Kantor Desa, Wabub Sintang Turun Langsung Ke TKP

43 views
Sintang, Zonamedianews.com. Wakil Bupati Sintang Drs. Askiman, MM melakukan kunjungan kerja ke Dusun Bungkong Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk pada Selasa, 26 Mei 2020. Kunjungan tersebut untuk menenangkan dan memberikan pemahaman kepada warga dan Pemerintahan Desa Bungkong Baru dan sekitarnya dalam menghadapi aksi penyegelan kantor desa, Puskesdes dan Gedung Serbaguna Desa Bungkong Baru pada Kamis, 21 Mei 2020 yang lalu. 
Turut serta dalam kunjungan tersebut Herkolanus Roni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Agustinus RJ Anggota DPRD Sintang, Yustinus J Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Camat Sepauk, Kapolsek Sepauk, serta Danramil Sepauk.
Askiman meminta kepada warga Desa Bungkong Baru dan sekitarnya untuk tidak membalas tindakan anarkis dan meminta jajaran pemerintahan desa Bungkong Baru untuk tetap menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
“Saya minta pihak Kepolisian untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi akibat tindakan pidana anarkis ini. Pemkab Sintang minta tindakan penegakan hukum dilaksanakan sampai tuntas. Kalau kita tidak tangani kasus pidana ini, situasinya bahaya. Saya sampaikan kepada seluruh warga, bahwa kita ini satu NKRI, satu provinsi, satu saudara, satu suku, satu keluarga,” ujarnya.
Dikatakan Askiman perebutan batas wilayah, tidak harus dilakukan dengan cara tidak wajar, mestinya harus rundingkan dengan baik. Batas wilayah tidak bisa menghapus persoalan hubungan tali darah keluarga dan hubungan persaudaraan sesama suku Dayak. “Tidak ada perbedaan batas wilayah membuat kita ribut dan seperti perang. Jangan sampai terjadi. Orang lain tepuk tangan,” terang Askiman.
“Kita berharap, masyarakat jangan mau dipolitisir oleh siapa pun. Kita harus sadar, bahwa jangan berdiri diatas kepentingan politik orang lain tetapi diatas kelompok keluarga besar Bungkong dan Sungsong. Apa untungnya kalau masuk Sekadau atau Sintang. Karena itu tidak membuat masyarakat rugi karena hanya persoalan administrasi pemerintahan,” pungkasnya.
 Ia pun minta Polsek Sepauk dan Polsek Rawak untuk melakukan identifikasi kerusakan yang terjadi. Tindakan seperti ini bukan adat basa orang Dayak. Dijelaskannya adat orang Dayak itu Betungkat Ke Adat Basa, Bepegai Kepengatur Pekara, bukan bepegai ke buah Pekara. Ia juga berharap tidak ada gejolak baru. “Saya mencintai rakyat sungsong dan bungkong. Pemkab Sintang sudah bekerja dalam menyelesaikan batas wilayah ini,” tambahnya lagi.
“Kita datang kesini sengaja tidak membuka segel karena barang bukti. Tetapi hanya melihat dan meninjau saja. Soal segel karena sudah berada di ranah hukum maka kita tunggu proses hukum saja. Saya apresiasi terhadap sikap warga Desa Bungkong Baru yang tidak melakukan pembalasan. Itulah sikap orang Dayak yang sebenarnya. Kita harus memproses kejadian ini secara hukum. Supaya tidak terjadi dimasa yang akan datang. Kapolres Sintang sudah komunikasi dengan Pemkab Sintang bahwa kejadian penyegelan ini ada di daerah Kabupaten Sintang. Keberadaan Kantor Desa dan Perda pemekaran desa adalah bukti hukum yang sah. Kita akan kawal proses hukum ini sampai selesai. Soal penyelesaian batas ini, kita akan kejar sampai ke manapun,” tutup Askiman.
Sementara itu Herkulanus Roni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa tindakan pengrusakan dan penyegelan terjadi pada hari Kamis, 21 Mei 2020. Besoknya yakni Jumat, 22 Mei 2020 kita sudah laporkan kasus ini ke Polres Sintang karena secara administratif kasusnya ada di wilayah hokum Polres Sintanf.  Kita melaporkan tindakan pidana penyerangan, penyegelan, pengrusakan, ancaman dengan kekerasan karena mereka membawa parang. 
Dikatannya persoalan batas wilayah ini sudah terjadi selama 30 tahun. Namun sampai hari ini belum selesai. Sengketa ini adalah sengketa administrasi negara antara Sintang dan Sekadau. Sehingga menjadi kewenangan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan jika tidak selesai baru dibawa ke Kemendagri. Saat ini sedang menunggu keputusan tim Kemendagri. (Red)

Daerah

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan